SEPUTIH SURABAYA, lantainewstv.com—Polemik pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPTD Puskesmas Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, semakin memanas.
Setelah pada berita sebelumnya terungkap bahwa Kepala Puskesmas (Kapus) tidak mengetahui jumlah anggarannya sendiri dan papan informasi anggaran yang sudah bubruk, kini terungkap fakta lebih mencengangkan dari para kader Posyandu.
Berdasarkan investigasi lanjutan LantainewsTV di lapangan, seorang kader Posyandu yang telah mengabdi selama 26 tahun hingga 30 tahun di wilayah Kecamatan Seputih Surabaya mengaku hanya mendapatkan *snack dan transport seadanya*, tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Permenkeu yang seharusnya mengatur honorarium kader.
“Kader 26 tahun ngabdi cuma dapat snack, ini sangat miris. Padahal Dana BOK untuk insentif kader dan PMT itu ada anggarannya,” ungkap sumber terpercaya.
Padahal, UPTD Puskesmas Seputih Surabaya yang membawahi 13 Kampung yakni Gaya Baru I, II, III, IV, VI, VII, VIII, Kenanga Sari, Mataram Ilir, Rawa Betik, Srikaton, Srimulya Jaya, dan Sumber Katon, setiap tahunnya ditaksir mengelola Dana BOK senilai *Rp 800 Juta hingga Rp 1,2 Miliar*.
Salah satu komponen wajib dalam Dana BOK tersebut adalah *Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal* untuk Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis). Namun, hingga kini banyak warga di 13 kampung mengaku tidak pernah menerima PMT tersebut.
*Pertanyaannya: Kemana larinya Dana PMT Lokal untuk 13 Kampung tersebut?*
Sesuai Juknis BOK Kemenkes RI, setiap Puskesmas wajib menyalurkan PMT berbahan pangan lokal seperti telur, ikan, sayur, dan buah untuk peningkatan gizi balita. Anggaran untuk PMT saja bisa mencapai Rp 50-150 Juta per tahun.
Jika kader yang menjadi ujung tombak kesehatan saja hanya diberi snack, lalu bagaimana nasib balita gizi kurang yang seharusnya mendapat PMT?
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Puskesmas Seputih Surabaya belum dapat memberikan rincian transparan terkait penggunaan Dana BOK, Dana PMT, dan insentif kader untuk 13 kampung binaannya.
Tim LantainewsTV mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dan Inspektorat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana BOK di UPTD Puskesmas Seputih Surabaya.
Jika terbukti ada penyelewengan, maka ini berpotensi merugikan keuangan negara dan mengorbankan kesehatan masyarakat di 13 kampung.
*Bersambung ke Part 3: Kesaksian 13 Kepala Kampung.*
_Tim Investigasi LantainewsTV – Seputih Surabaya_