
Etika Politik, Kebijaksanaan Kekuasaan, dan Ujian Persahabatan Prabowo-Jokowi
Oleh: Dr. H. Frans Agung Mula Putra
Mantan Anggota DPR RI Periode 2014–2019 | Anggota PSI Lampung
Ada yang perlu dipertanyakan dari dinamika politik belakangan ini. Ketika masa depan kursi Wakil Presiden menjadi pembicaraan para elite, mengapa komunikasi dengan Joko Widodo justru menjadi hal yang patut dipertanyakan?
Presiden Prabowo Subianto memang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, kewenangan konstitusional tidak seharusnya membuat etika politik dan penghormatan terhadap sejarah perjuangan bersama menjadi sesuatu yang terlupakan.
Kita tidak boleh melupakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran lahir melalui proses politik yang panjang. Gibran bukan sekadar figur yang muncul dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia adalah bagian dari keluarga besar Jokowi, sekaligus bagian dari kesepakatan politik yang mengantarkan Prabowo dan Gibran ke tampuk kepemimpinan nasional.
Karena itu, ketika muncul persoalan mengenai masa depan Gibran, bukankah sudah selayaknya Pak Jokowi diajak berdiskusi?
Bukan untuk memberikan hak veto kepada Jokowi. Bukan pula untuk mencampuri kewenangan Presiden. Tetapi sebagai bentuk penghormatan politik kepada seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan terbentuknya pemerintahan ini.
Presiden Prabowo tidak cukup hanya mendengar pertimbangan para ketua umum partai politik. Ada baiknya beliau juga membuka ruang komunikasi dengan Jokowi, meminta pandangan, mendengar masukan, dan mencari solusi yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan koalisi, tetapi juga kepentingan bangsa.
Sebab pemerintahan bukan sekadar soal siapa yang memiliki dukungan politik paling besar, melainkan bagaimana keputusan besar diambil dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab sejarah.
Bahkan, dalam ruang dialog yang terbuka, berbagai kemungkinan bisa dibicarakan. Termasuk kemungkinan munculnya gagasan-gagasan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Namun, siapa pun figur yang nantinya dipertimbangkan, semuanya harus berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan negara.
Di sisi lain, Sufmi Dasco Ahmad telah membantah kabar bahwa dirinya akan menggantikan Gibran. Maka, publik sebaiknya tidak terjebak pada spekulasi nama, melainkan mengawasi proses pengambilan keputusan yang sesungguhnya.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah proses mencari pengganti Wakil Presiden hanya menjadi urusan konsolidasi partai politik, atau juga menjadi momentum untuk menunjukkan kedewasaan dalam menjaga komunikasi antarpemimpin bangsa?
Saya percaya, politik yang matang tidak dibangun dengan melupakan kawan seperjalanan. Perbedaan pandangan boleh terjadi, perubahan keadaan bisa saja datang, tetapi penghormatan terhadap sejarah tidak semestinya hilang.
Jangan sampai ketika membutuhkan dukungan, semua pihak dirangkul. Namun, ketika menentukan masa depan, orang yang pernah menjadi bagian penting dari perjuangan justru terlupakan.
Prabowo dan Jokowi memiliki sejarah politik yang diketahui publik. Kini, sejarah itu sedang diuji oleh dinamika kekuasaan.
Dan barangkali, satu langkah sederhana yang patut dipertimbangkan Presiden Prabowo adalah mengajak Jokowi duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, demi mencari jalan terbaik bagi bangsa.
Karena kebesaran seorang pemimpin bukan hanya terlihat dari kemampuannya mengambil keputusan, tetapi juga dari kesediaannya mendengar, menghormati, dan tidak melupakan orang-orang yang pernah berjalan bersamanya.