LAMPUNG TENGAH, lantainewstv.com—Dugaan pungutan liar truk pasir di Sriwijaya, Bandar Mataram, Lampung Tengah, bukan lagi sekedar pelanggaran administrasi Kak. Ini sudah masuk ranah pidana.
Setiap truk pasir ditarik Rp 15.000. Siang malam dijaga. 60 mobil sehari. Rp 900.000 sehari. Rp 27.000.000 sebulan. Rp 324.000.000 setahun. Tanpa SK, tanpa Perda, tanpa karcis resmi Pemda, tanpa setoran ke kas daerah.
Kalau tidak bayar, tidak bisa lewat. Truk ditahan. Ini bukan retribusi, ini pemerasan.
SANKSI PUNGLI MENURUT KUHP
Pasal 368 KUHP, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, dipidana penjara paling lama 9 tahun.
Pasal 423 KUHP, pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, dipidana penjara paling lama 6 tahun.
SANKSI PUNGLI MENURUT UU TIPIKOR
Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.
Itu Kak, ancamannya bukan main main, 4 tahun sampai 20 tahun, denda sampai 1 miliar.
SANKSI MENURUT PERPRES SABER PUNGLI
Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan tanpa dasar hukum. Satgas Saber Pungli berwenang melakukan operasi tangkap tangan, dan pelaku bisa langsung diproses pidana.
SANKSI MENURUT PP DISIPLIN
PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS atau aparat yang melakukan pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan yang merugikan masyarakat, bisa dikenakan hukuman disiplin berat, berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, sampai pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.
Kalau yang jaga bukan PNS tapi orang suruhan, tetap kena Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, dan kalau ada Kepala Kampung, perangkat kampung, atau oknum yang menyuruh, yang menikmati uangnya, yang membiarkan, semua bisa kena sebagai pelaku, penyuruh, atau turut serta.
Satu, tunjukkan SK Bupati dan Perda nya. Kalau tidak ada, pungutan Rp 15.000 itu adalah pungli dan pemerasan.
Dua, tunjukkan karcis resmi dan bukti setoran Rp 27 juta sebulan ke kas daerah. Kalau tidak ada, uang Rp 324 juta setahun kemana.
Tiga, Camat Bandar Mataram dan Kepala Kampung Sriwijaya harus menghentikan pungutan ini hari ini juga, bukan besok, bukan minggu depan.
Empat, Polres Lampung Tengah dan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah harus turun, periksa siapa yang jaga siang malam, siapa yang menyuruh, siapa yang menerima uangnya.
Lima, Bupati Lampung Tengah harus copot oknum yang terlibat, kalau terbukti pungli ini dibiarkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang melakukan pungutan belum memberikan klarifikasi. LANTAINEWS TV membuka ruang hak jawab, tenggat 2 x 24 jam.
Firdaus LANTAINEWS TV
Foto Ilustrasi truk pasir yang melintas di Sriwijaya, Bandar Mataram, Lampung Tengah. Dok. LANTAINEWS TV
PUNGLI Rp 15.000 PER TRUK, 60 MOBIL SEHARI, Rp 27 JUTA SEBULAN, TANPA SK
Ini bukan retribusi, ini pemerasan
Pasal 368 KUHP, penjara 9 tahun
Pasal 12 huruf e UU Tipikor, penjara 4 sampai 20 tahun, denda sampai 1 miliar
Perpres 87 Tahun 2016, Saber Pungli bisa OTT
PP 94 Tahun 2021, bisa dipecat
Sopir dipalak, jalan tetap rusak, uang kemana
Setuju pelaku ditangkap, komen TANGKAP