Lampung Timur, lantainewstv.com—Rakor Triwulanan Pimpinan Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung Timur membahas berbagai macam persoalan yang ada di Lampung Timur di Kantor PD IWO Lampung Timur di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Sukadana Ilir Sukadana.
Dalam rakor tersebut Ketua PD IWO Lampung Azzohirry ZA, S.Pd.I. mengevaluasi kinerja PD IWO Lamtim pada bulan sebelumnya yang belum maksimal dilaksanakan seperti mendukung peningkatan PAD Lampung Timur dari sektor pengusaha hiburan sekaligus Perlindungan Hukum dan penyuluhan kesehatan bagi pengusaha serta pekerja hiburan di Lampung Timur.
“terbentur kesibukan agenda sowan ke pengusaha hiburan terhenti padahal masih banyak yang telpon untuk ikut dalam perlindungan hukum dan penyuluhan kesehatan bagi pekerja hiburan”. Jelas Azzohirry
Sementara itu Penasihat Hukum IWO Lampung Timur Sopiyan Subing yg juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum Garuda Keadilan Indonesia (LBH GKI) mengatakan bahwa fungsi kantor IWO sebagai tempat pelayanan bantuan hukum, Perlindungan Konsumen, Perlindungan Anak dan Perempuan harus dimaksimalkan.
Sopiyan juga menekankan agar mempertanyakan ke Bupati Lampung Timur tentang melanjutkan kinerja Bupati Satono untuk memproses eksekusi aset guna mengembalikan 107 miliar Kasda Lampung Timur di BPR Tripanca.
“Kita akan kembali tegaskan ke Bupati bahwa kita akan mendukung langkah-langkah beliau mengembalikan 107 miliar Kasda Lamtim tersebut dan kita siap sebagai pelaksananya jika tidak kita akan ambil langkah hukum agar APH menuntaskan persoalan 20 tahun lebih 107 miliar Kasda Lamtim tak dapat digunakan untuk membangun.
“Seperti yang sering disampaikan ketua PD IWO Lamtim yaitu pasang badan untuk kebijakan Bupati yang berpihak kepada rakyat tapi akan jadi lawan digarda terdepan jika kebijakan Bupati tak berpihak kepada rakyat”. Jelas Sopiyan Subing
“Kita sanggup menjadi pelaksana pengembalian Kasda ini tapi jika Bupati enggan kita akan tempuh jalur hukum dengan menggugat KPK RI, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung bahwa ada perkara Korupsi Kakap di Lampung Timur yang mesti segera ditangani karena kita anggap Bupati bagian dari masalah pembangunan bukan pendukung pembangunan sama seperti Bupati yang telah menyimpang anggaran tersebut,” Tutup Sopiyan Subing.
(Tim)