*BANDAR MATARAM, lantainewstv.com—Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Kampung Uman Agung Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, menjadi sorotan.
Modal usaha yang disebut mencapai *Rp82.000.000* kini dipertanyakan pertanggungjawabannya setelah aktivitas usaha BUMK dikabarkan mengalami kemacetan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Modal sebesar Rp82 juta yang semestinya dapat menjadi penggerak ekonomi kampung dan memberikan manfaat bagi masyarakat, kini perlu mendapat penjelasan secara terbuka, terutama terkait penggunaan anggaran, laporan keuangan, aset usaha, serta kondisi riil BUMK saat ini.
*PENGURUS BUMK:*
Pengurus BUMK dilantik tanggal *2 Maret 2020*, pada masa Pj berinisial *”H”*.
Susunan pengurus:
– Ketua berinisial *”A.K.”*
– Sekretaris berinisial *”A.D.W.”*
– Bendahara berinisial *”K.”*
Ketua berinisial *”A.K.”* disebut mengundurkan diri tanggal *15 Desember 2020*, karena usaha tidak dilakukan.
*LAPORAN AKHIR TAHUN:*
Laporan akhir tahun berupa hasil produk berupa keripik, tiwul singkong, siler, alat sablon, mobil keri, dan produk tersebut dipulangkan ke Balai Kampung bersama Kecamatan, pada masa Pj berinisial *”H”*.
*PERTANYAAN YANG PERLU DIJAWAB:*
1. Apakah benar BUMK terima penyertaan modal Rp82 juta? Tahun anggaran berapa?
2. Apa jenis usaha yang dijalankan menggunakan modal tersebut?
3. Bagaimana rincian penggunaan dana Rp82 juta tersebut? Mohon bukti transaksi.
4. Apakah BUMK masih memiliki aset, barang usaha, maupun sisa modal yang dapat dipertanggungjawabkan?
5. Mengapa aktivitas usaha BUMK saat ini dikabarkan macet? Sejak kapan tidak beroperasi?
6. Apakah pengurus telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Kampung, BPD, dan masyarakat?
7. Apa langkah konkret pemulihan usaha, pengembalian modal, atau audit atas Rp82 juta tersebut?
*PERLU EVALUASI DAN TRANSPARANSI:*
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah kampung, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan BUMK.
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik.
Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan maupun pertanggungjawaban modal, maka perlu dilakukan evaluasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
*DASAR HUKUM:*
Berdasarkan Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015, PP No. 11 Tahun 2021, dan UU Desa No. 3 Tahun 2024, BUMK wajib dikelola transparan, akuntabel, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
Jika modal Rp82 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi masuk penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, sesuai UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dan UU KUHP No. 1 Tahun 2023.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban resmi dari Pemerintah Kampung Uman Agung dan Pengurus BUMK. LANTAINEWS TV tetap membuka ruang hak jawab, tenggat 2 x 24 jam, demi menjaga prinsip keberimbangan serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
*Firdaus – LANTAINEWS TV*