
Ketika Kemenangan Diperjuangkan Bersama, Mengapa Arah Kekuasaan Seolah Berputar di Lingkaran Terdekat Istana?
Oleh: Faisol Sanjaya
Ketua MUSRA (Musyawarah Rakyat) Relawan Lampung 2022
Ada yang perlu direnungkan dari perjalanan politik bangsa ini. Kemenangan Prabowo menuju kursi Presiden bukanlah kisah perjuangan seorang diri. Ada Jokowi dengan pengaruh politiknya, ada Gibran dalam konfigurasi kemenangan, ada partai-partai koalisi, dan jutaan relawan yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan isi dompet demi sebuah harapan.
Sejak 2022, saya turut menempatkan Prabowo sebagai calon kuat Presiden. Kami berjalan dengan keyakinan bahwa perjuangan politik harus bermuara pada perubahan dan kepentingan rakyat.
Namun, ketika kemenangan telah diraih dan perbincangan mengenai kursi Wakil Presiden mulai mengemuka, muncul pertanyaan yang patut dijawab: mengapa arah pembicaraan politik seolah semakin dekat dengan lingkaran pribadi Presiden dan kekuatan partainya sendiri?

Jika nama Dasco masuk dalam spekulasi politik, mengapa Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo, tidak sekalian disebut? Bahkan Darma Mangkuluhur, generasi muda dari lingkar keluarga Cendana, bisa menjadi bahan satire dalam percakapan politik.
Tetapi persoalan sesungguhnya bukanlah siapa yang memiliki hubungan darah atau kedekatan dengan Presiden. Persoalannya adalah apakah demokrasi masih memberi ruang yang setara bagi seluruh anak bangsa untuk dinilai berdasarkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan pengabdiannya.
Jangan sampai republik terlihat seperti ruang keluarga yang kursi-kursinya hanya diperebutkan oleh mereka yang berada di lingkaran dalam kekuasaan.
Kemenangan boleh memiliki banyak pelaku, tetapi kekuasaan jangan sampai kehilangan rasa keadilan.
Jokowi, Gibran, partai-partai koalisi, dan para relawan adalah bagian dari perjalanan politik tersebut. Perbedaan kontribusi tentu ada, tetapi sejarah kemenangan tidak semestinya ditulis dengan menghapus peran pihak lain.

Saya tidak sedang menuntut jabatan, apalagi meminta balas jasa politik. Saya sedang mengingatkan tentang etika dalam sebuah perjuangan.
Sebab ada luka yang tidak selalu terlihat dalam politik: ketika seseorang diajak berjalan jauh untuk memenangkan pertarungan, tetapi setelah kemenangan tiba, keberadaannya seolah tidak lagi diperhitungkan.
Para relawan bukan tangga yang boleh ditinggalkan setelah seseorang mencapai puncak. Partai koalisi bukan sekadar kendaraan yang dibuang setelah tujuan tercapai. Dan rakyat bukan angka yang hanya dicari ketika bilik suara dibuka.
Wakil Presiden bukan hadiah persahabatan, bukan kompensasi kedekatan, dan bukan pula warisan lingkaran kekuasaan. Jabatan itu adalah amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, siapa pun yang kelak diperbincangkan untuk posisi tersebut harus diuji melalui kapasitas, rekam jejak, integritas, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa.
Pada akhirnya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana:
Jika kemenangan diperjuangkan bersama, mengapa masa depan kekuasaan seolah hanya dibicarakan oleh mereka yang paling dekat dengan istana?
Jangan biarkan sejarah mencatat bahwa ketika kemenangan masih menjadi mimpi, semua orang dipanggil untuk berjuang. Namun ketika istana telah terbuka, hanya segelintir orang yang merasa berhak menentukan arah perjalanan.
Sebab istana boleh menjadi pusat pemerintahan, tetapi kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.
Republik bukan warisan keluarga. Kekuasaan bukan milik lingkaran tertentu. Dan perjuangan rakyat tidak boleh berakhir menjadi sekadar catatan kaki dalam sejarah kemenangan.