Sebuah Elegi tentang Kesetiaan, Kekuasaan, dan Ingatan Rakyat
Kesunyian Malam di Bulok, Tanggamus
Malam merambat pelan di Bulok, Tanggamus. Angin menyusup di sela pepohonan. Di sebuah warung sederhana, kopi hitam mengepul, sementara beberapa relawan duduk dalam kesunyian.
Mereka bukan orang-orang istana. Bukan pemilik partai. Mereka hanyalah orang-orang kecil yang dahulu berjalan dari rumah ke rumah, menembus hujan dan terik matahari, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan isi kantong sendiri demi sebuah keyakinan: Prabowo-Gibran.
Dulu mereka bersuara lantang di jalanan. Kini mereka justru bertanya dalam diam:
Apakah kami dahulu berjuang untuk masa depan bangsa, atau hanya menjadi tangga bagi orang-orang yang kelak berebut kursi kekuasaan?
Polemik Gibran, persoalan dokumen pendidikan, desakan politik di DPR, dan wacana Hak Menyatakan Pendapat telah membuka kegelisahan baru. Dukungan sejumlah anggota parlemen lintas fraksi membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian publik.
Di tengah pusaran itu, nama Sufmi Dasco Ahmad ikut mengemuka. Dukungan dari sejumlah kalangan politik, relawan, dan organisasi masyarakat mulai terdengar untuk mengisi kursi Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Maka rakyat bertanya: mengapa begitu cepat? Siapa yang memulai? Siapa yang mengonsolidasikan? Dan kepentingan apa yang sedang bergerak di balik gelombang dukungan itu?
Belum ada bukti bahwa Dasco mengatur seluruh proses yang menimpa Gibran. Belum pula terbukti adanya operasi terkoordinasi untuk menyingkirkan Gibran atau menghapus pengaruh Jokowi. Namun, demokrasi tidak boleh mematikan pertanyaan hanya karena pertanyaan itu menyentuh lingkaran kekuasaan.
Jika semua berjalan wajar, bukalah dengan terang. Jangan biarkan rakyat membaca masa depan negeri melalui bisik-bisik elite.
Lalu, di mana Prabowo?
Kewenangan konstitusional Presiden dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dihormati. Tetapi kewenangan bukan alasan untuk menutup pintu pertanggungjawaban. Rakyat berhak mengetahui dasar, proses, dan pertimbangan di balik setiap keputusan besar.
Sebab Presiden bukan hanya pemegang kekuasaan, melainkan pemegang amanah.
Jangan sampai istana terlalu sibuk menghitung siapa yang pantas duduk di kursi, sementara rakyat di luar pagar masih menunggu jawaban tentang janji-janji perubahan.
Polemik ijazah Jokowi pun memiliki proses hukum berbeda dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Namun, publik tetap berhak mengawasi apakah berbagai polemik itu bersinggungan dengan perubahan peta dan pengaruh politik.
Biarlah fakta yang menjawab. Jangan biarkan dugaan menjadi vonis, tetapi jangan pula biarkan kekuasaan kebal dari pertanyaan.
Di warung itu, seorang relawan tua akhirnya berkata:
“Dulu kita rela berjalan berkilo-kilometer agar mereka sampai ke istana. Kita tidak meminta kursi, tidak meminta jabatan. Kita hanya percaya bahwa perjuangan ini akan membawa perubahan.”
Ia menatap kopi yang mulai dingin.
“Kalau setelah menang mereka sibuk menghitung kursi, siapa yang akan menghitung nasib rakyat? Kalau setelah berkuasa mereka melupakan kawan seperjuangan, untuk apa dahulu kita mengorbankan begitu banyak harapan?”
Tak ada yang menjawab.
Mungkin mereka sedang mengingat wajah para petani, buruh, pedagang kecil, dan rakyat sederhana yang dahulu menyambut janji perubahan dengan tangan terbuka.
Wahai Prabowo, jangan biarkan kemenangan berubah menjadi jarak antara istana dan rakyat.
Wahai Dasco, jangan biarkan dukungan politik tumbuh menjadi kecurigaan karena minimnya penjelasan.
Kepada siapa pun yang sedang menghitung kursi, ingatlah: jabatan bisa dibagi melalui kesepakatan, tetapi kepercayaan rakyat tidak bisa dibeli dengan tepuk tangan.
Kami tidak sedang meminta kekuasaan. Kami sedang menagih tanggung jawab.
Kami tidak harus membenci pemimpin untuk berani mengoreksinya. Sebab kesetiaan bukan berarti membenarkan segala sesuatu. Perjuangan bukan berarti menyerahkan nurani.
Malam semakin larut. Para relawan pulang tanpa membawa jawaban. Tetapi mereka membawa kesadaran: perjuangan tidak selesai ketika pemimpin dilantik. Justru ketika kekuasaan mulai berjalan, keberanian rakyat untuk mengawasi harus semakin hidup.
Kami pernah mengantarmu ke istana dengan harapan. Jangan paksa kami pulang membawa penyesalan.
Rakyat mungkin tidak memiliki kursi di ruang kekuasaan, tetapi mereka memiliki ingatan. Mereka mungkin tidak punya mikrofon di istana, tetapi sejarah selalu menyediakan ruang bagi suara mereka.
Ingatlah, istana dibangun dari mandat rakyat. Jangan sampai penghuninya lupa kepada tangan-tangan yang dahulu mengantarkannya ke sana.