Lampung Timur, lantainewstv.com—Memasuki usia 27 tahun, Kabupaten Lampung Timur seharusnya semakin maju dan sejahtera. Namun, masyarakat masih dihadapkan pada kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang belum merata, pelayanan kesehatan, serta infrastruktur jalan yang membutuhkan perhatian serius.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ela Siti Nuryamah, publik berhak mempertanyakan: jika APBD mencapai triliunan rupiah, sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat?
Di tengah berbagai kebutuhan dasar masyarakat, muncul sorotan anggaran sekitar Rp9 miliar untuk penataan kawasan depan Kantor Pemda. Pemerintah harus menjelaskan urgensi, rincian anggaran, dan manfaat proyek tersebut. Jangan sampai kantor semakin megah, sementara jalan dan fasilitas masyarakat masih memprihatinkan.
Publik juga menunggu kejelasan polemik proyek PSU tahun 2025 senilai sekitar Rp24 miliar, termasuk pemberitaan yang mengaitkan suami Bupati dengan dugaan pemasokan material proyek di sejumlah desa. Hal ini perlu diperiksa secara transparan dan objektif oleh aparat penegak hukum. Dugaan tidak boleh dianggap sebagai fakta sebelum dibuktikan.
Selain itu, berbagai sorotan mengenai tata kelola proyek, dugaan penyimpangan anggaran, dan integritas birokrasi harus dijawab dengan keterbukaan data serta pemeriksaan yang independen.
DPD BARAJP Lampung mendesak tujuh langkah nyata:
1. Evaluasi pembangunan Lampung Timur selama 27 tahun.
2. Percepat pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
3. Tingkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
4. Prioritaskan perbaikan jalan serta infrastruktur desa.
5. Buka rincian anggaran penataan kawasan Pemda Rp9 miliar.
6. Dorong pemeriksaan transparan atas polemik proyek PSU Rp24 miliar.
7. Bersihkan birokrasi dari praktik korupsi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan.
PENEGASAN
Kami tidak menolak pembangunan dan tidak menutup mata terhadap capaian pemerintah. Namun, setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati Ela harus membuktikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar membangun citra pemerintahan.
Sudah 27 tahun Lampung Timur berdiri. Jangan sampai rakyat terus menunggu kesejahteraan, sementara anggaran justru dipertanyakan prioritasnya.
SEBAB KEBERHASILAN PEMERINTAHAN BUKAN DIUKUR DARI MEGAHNYA KANTOR, TETAPI DARI SEJAHTERANYA RAKYAT!
Afrianando Sanjaya
Wakil Ketua DPD BARAJP Lampung