Terlibat Jaringan Narkoba Fredi Pratama,mantan Kasat Narkoba AKP Andri Gustama dipecat.

Bandar Lampung, lantainewstv.com–Mantan Kasatresnarkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andri Gustami dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Diketahui, AKP Andri telah menjalani sidang kode etik profesi secara tertutup di ruang sidang gedung Bidang Propam Polda Lampung.

Berdasarkan pantauan awak media, sidang kode etik selesai sekitar pukul 17:00 WIB, Terlihat, AKP Andri mengenakan baju bertuliskan warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas I Bandar.

Dengan kondisi tangan diborgol dan menggunakan masker, AKP Andri digiring oleh sejumlah petugas kepolisian keluar dari gedung Bidang Propam Polda Lampung, kemudian masuk ke dalam mobil tahanan.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan sidang kode etik dimulai sejak pukul 11:00 WIB.

“Hari ini, mulai sekitar pukul 11:00 WIB sampai pukul 17:00 WIB, Bidpropam Polda Lampung telah melaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap pelanggar AKP AG, dipimpin oleh Kombes Pol Budiman Sulaksono,” katanya kepada Awak Media, Kamis (19/10/2023).

Umi menambahkan adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan persangkaan dan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus yang menjerat AKP Andri.

“Pembacaan persangkaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 9 saksi, di mana 5 orang saksi dari eksternal Polri dan 4 orang saksi dari internal Polri,” ucapnya.

Dalam persidangan, lanjut Umi, terungkap bahwa AKP Andri menerima aliran dana sebesar Rp 1,3 Milliar dari jaringan peredaran narkotika Fredy Pratama.

“AKP AG menerima aliran dana sebesar Rp1,3 Miliar dari jaringan peredaran narkotika Fredy Pratama, yang digunakan untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.

Lanjut Umi, adapun tuntutan yang diajukan terhadap terduga pelanggar yakni perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, penempatan pada tempat khusus selama 30 hari,
pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Adapun fakta meringankan terduga pelanggar kooperatif dalam persidangan, terduga pelanggar telah mengakui kesalahannya melakukan tindak pidana narkotika,” ucapnya.

Sementara fakta yang memberatkan AKP Andri di antaranya perbuatan terduga pelanggar dilakukan secara sadar dan telah merugikan institusi Polri.

“Terduga pelanggar pernah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 2 kali, uang yang diterima terduga pelanggar dari jaringan Fredy Pratama digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

“Perbuatan tindak pidana terduga pelanggar telah menjadi pemberitaan negatif terhadap Polri baik di medsos, media online, maupun media mainstream,” lanjutnya.

Umi melanjutkan, pendamping terduga pelanggar memberikan nota pembela kepada Hakim Komisi Kode Etik Polri.

Setelah mendengar nota pembela, lanjut Umi, hakim Komisi Kode Erik Polri memutuskan berdasarkan keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT/98/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, bahwa terhadap pelanggar AKP AG terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah RI No. 1/2023 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo. Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal ke-8 huruf c ke-1 dan Pasal 13 huruf e Perpol No. 7/2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Dengan sanksi berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, penempatan pada tempat khusus selama 30 hari, Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” tegasnya.

Umi menuturkan dari hasil putusan tersebut, AKP Andri menyatakan banding.

“Pelanggar menyatakan banding, Jadi ketika sudah 24 hari tidak menyerahkan memori banding, maka putusan ini sudah inchract.

Dikasih waktu 24 hari untuk melengkapi memori banding,” pungkasnya.

(Red)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *