DRL Bersama Warga Desa Sukadamai Menolak Adanya Pabrik Pengelolaan CPO.

Bandar Lampung, lantainewstv.com–Dewan Rakyat Lampung bersama warga Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, melakukan aksi menolak adanya pabrik pengelolaan CPO yang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Aksi menolak adanya PT Cahya Bagus Mandiri ini dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (13/3/2024), Koordinator Lapangan, Dapid menyampaikan, PT Cahya Bagus Mandiri pabrik pengelolaan CPO tersebut dampaknya telah meresahkan masyarakat.

“Dalam radius 0-3 km dari lokasi pabrik, telah meresahkan masyarakat akibat dari dampak yang ditimbulkan berupa pencemaran udara, dalam bentuk bau busuk dan debu sisa produksi,” ungkapnya.

“Ditambah suara bising yang dihasilkan pabrik sangat mengganggu, ada juga aliran air dari perusahaan yang mengalir ke sawah warga diduga kuat merupakan limbah sisa produksi yang tidak dikelola dengan baik,” lanjutnya.

Salah satu warga menyampaikan, adanya pabrik pengelola CPO memberikan dampak negatif terhadap kesehatan warga, akibat pengelolaan limbah perusahaan yang tidak memadai.

“Pabrik ini telah merasakan kita sebagai masyarakat, dalam radius sekitar 200 meter dari pabrik bau busuk dari limbah pabrik tersebut menimbulkan efek mual dan pusing bagi yang menghirupnya,” ungkapnya.

“Atas keresahan tersebut, kami selaku masyarakat sudah mencoba melakukan mediasi dengan pihak perusahaan namun di abaikan bahkan hanya dianggap omong kosong semata,” tambahnya.

Sementara Sekjen Dewan Rakyat Lampung (DRL) Ahmad Suban Rio menjelaskan, jika masyarakat ingin meminta pertanggungjawaban dari dampak yang di hasilkan PT Cahaya Bagus Mandiri, terhadap kesejahteraan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Atas dasar tersebut kami masyarakat, meminta pertanggungjawaban dari PT Cahya Bagus Mandiri, dalam hal ini kesejahteraan lingkungan dan kesehatan masyarakat, hal tersebut penting bagi perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak operasional nya,” tuturnya.

Terdapat tuntutan dalam aksi tersebut:

  1. Menuntut pencabutan izin usaha PT Cahya Bagus Mandiri.
  2. Mendesak pemerintah daerah untuk bertindak tegas dan menegakkan hukum.
  3. Melaporkan dugaan pelanggaran AMDAL dan izin lingkungan oleh PT Cahya Bus Mandiri.

Dia mengatakan, lokasi PT Cahya Bagus Mandiri berada di zona pemukiman, bukan di kawasan industri.

“Lokasi PT Cahya Bagus Mandiri berada di zona pemukiman, bukan di kawasan industri, Hal ini jelas bertentangan dengan: Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 20 tentang Revisi RT RW Provinsin Lampung Perda Lamsel Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kab. Lampung Selatan 2021-2031,” ucapnya.

Terakhir Rio menyampaikan, adanya dugaan bahwa perusahaan tidak memiliki izin lingkungan, karena jika ada izin lingkungan, maka patut dicurigai, izin diterbitkan tanpa AMDAL, yang merupakan pelanggaran serius,” tutupnya.

(Red)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *