
Lampung Timur, lantainewstv.com—Ketika Rakyat Bergulat dengan Kemiskinan, Proyek Dikepung Dugaan Rente, dan Lingkaran Kekuasaan Menjadi Sorotan
Lampung Timur bukan tanah tanpa sejarah. Ini tanah pejuang dan syuhada, tempat darah dan pengorbanan ditumpahkan demi kemerdekaan dan martabat kehidupan. Tanah yang semestinya menjadi rumah kesejahteraan, bukan panggung kemewahan segelintir orang.
Lampung Timur juga dikenal sebagai rumah besar Nahdlatul Ulama. Tanah pesantren, ulama, dan tradisi keumatan. Namun, kebesaran identitas tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan.
Data BPS 2025 mencatat 132.170 penduduk Lampung Timur masih hidup dalam kemiskinan, atau 12,15 persen. Sementara itu, 9.652 warganya tercatat sebagai pekerja migran, menjadikannya kabupaten pengirim terbesar di Provinsi Lampung.
Mereka meninggalkan keluarga dan kampung halaman untuk mencari penghidupan di negeri orang. Sebuah ironi: tanah yang kaya potensi belum sepenuhnya mampu menjamin kehidupan rakyatnya sendiri.
ELA, ILUNG, DAN BAYANG-BAYANG RENTE KEKUASAAN
Kepemimpinan Bupati Ela Siti Nuryamah harus diuji dengan transparansi, bukan seremoni; dengan keberpihakan, bukan pencitraan.
Publik telah disuguhi sejumlah persoalan yang membutuhkan jawaban.
Penyelidikan Kejaksaan Negeri Lampung Timur terhadap proyek PSU Dinas Lingkungan Hidup senilai sekitar Rp24 miliar pada tahun anggaran 2025 menjadi salah satu sorotan. Pemberitaan mengaitkan dugaan monopoli pasokan material batu dengan perusahaan PT Sarana Global Quarry yang dikaitkan dengan Khairul Mukmin alias Ilung, suami bupati.
Belum selesai pertanyaan itu, legalitas tambang galian C di Banjaragung, Sekampung Udik, juga menjadi perhatian publik.
Kemudian muncul pemberitaan dugaan permintaan fee proyek PUPR sebesar 15–20 persen, di tengah anggaran pekerjaan infrastruktur yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Bupati Ela telah membantah adanya praktik permintaan setoran tersebut.
Semua itu harus diuji melalui penyelidikan yang independen, bukan diselesaikan dengan bantahan, pembelaan politik, atau kesunyian birokrasi.
Jika tidak ada penyimpangan, buka dokumennya. Jika tidak ada konflik kepentingan, tunjukkan transparansinya. Jika ada pelanggaran, hukum harus berdiri tanpa mengenal nama, jabatan, hubungan keluarga, maupun kedekatan kekuasaan.
Sebab, APBD bukan warisan keluarga. Proyek pemerintah bukan ladang keuntungan orang dekat. Dan kekuasaan bukan perusahaan pribadi yang boleh dibagi-bagikan kepada lingkaran sendiri.
Jangan sampai rakyat hanya kebagian debu pembangunan, sementara rente justru menjadi kemewahan mereka yang berada di sekitar kekuasaan.
RUMAH BESAR NU HARUS MENJADI RUMAH KEADILAN
Ini bukan gugatan terhadap NU. NU terlalu besar untuk dijadikan tameng kegagalan siapa pun.
Namun, ketika seorang pemimpin memiliki akar kultural NU, publik berhak berharap nilai amanah, kesederhanaan, keadilan, dan keberpihakan kepada kaum lemah benar-benar hadir dalam kebijakannya.
Jangan sampai nama besar ulama hanya menjadi ornamen legitimasi politik, sementara rakyat masih berkutat dengan kemiskinan, penggusuran, keterbatasan pekerjaan, dan ketidakpastian masa depan.
Lampung Timur tidak kekurangan simbol keagamaan. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang menghadirkan keadilan sosial.
Tanah pejuang dan syuhada ini tidak diperjuangkan agar menjadi ladang rente. Rumah besar NU tidak dibangun agar menjadi rumah nyaman bagi kekuasaan, tetapi harus menjadi tempat rakyat menemukan perlindungan dan keadilan.
Lampung Timur membutuhkan pemimpin yang mampu mengecilkan lingkaran kemiskinan, bukan membesarkan lingkaran kekuasaan.
Sebab, sejarah tidak akan mencatat seberapa banyak orang yang menikmati kedekatan dengan penguasa. Sejarah akan mencatat siapa yang berdiri bersama rakyat ketika keadilan dipertaruhkan.
Jangan biarkan rumah besar itu megah dalam nama, tetapi runtuh dalam amanah.
(Tim)