OPINI WK BARA JP LAMPUNG TIMUR: JANGAN ADA STANDAR GANDA! UMKM KECIL DIGASAK CEPAT, DUGAAN USAHA LINGKARAN KEKUASAAN KOK DIAM SERIBU BAHASA?!

LAMPUNG TIMUR, lantainewstv.com—Ada yang aneh dan patut dipertanyakan dari cara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyikapi persoalan perizinan usaha.

Begitu muncul pemberitaan pabrik es kristal di Desa Banjar Rejo, Kecamatan Batanghari, yang diduga belum lengkap perizinannya padahal sudah beroperasi lebih dari satu tahun, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah langsung memerintahkan OPD terkait untuk turun cek.

Cepat. Tegas. Gerak.

Langkah itu memang harus diapresiasi. Pemerintah memang wajib memastikan usaha berjalan sesuai aturan.

Tapi justru di sinilah pertanyaan besarnya muncul, dan rakyat berhak bertanya dengan keras.

Kenapa ketegasan itu hanya kelihatan cepat saat berhadapan dengan UMKM kecil?

Kenapa saat yang disorot adalah dugaan persoalan usaha pertambangan yang dikaitkan dengan kepentingan keluarga dan lingkungan kekuasaan, justru tidak ada penjelasan terbuka yang sama cepatnya?

Jangan sampai masyarakat menilai, pemerintah tajam ke bawah, tumpul ke atas!

Jangan sampai masyarakat menilai, UMKM kecil gampang diperiksa, tapi dugaan usaha yang dekat dengan kekuasaan susah disentuh!

Dalam persoalan usaha pertambangan, termasuk PT Sarana Global Quarry, publik berhak tahu secara terang-terangan:

1. Legalitas usahanya sah atau tidak?
2. Perizinannya lengkap atau tidak?
3. Siapa pemilik manfaat sebenarnya? Beneficial ownership-nya siapa?
4. Ada pengawasan atau dibiarkan?
5. Ada konflik kepentingan atau tidak?

Semua dugaan itu memang harus diuji dengan dokumen dan fakta, bukan prasangka. Tapi pemerintah tidak boleh bungkam. Pemerintah tidak boleh pura-pura tidak dengar. Pemerintah tidak boleh lari dari pertanyaan publik!

BUPATI ELA HARUS MENJAWAB!

Kalau bisa gerak cepat periksa pabrik es kristal, kenapa standar yang sama tidak ditunjukkan untuk persoalan usaha lain yang jauh lebih besar dan jauh lebih disorot masyarakat?

Jabatan Bupati itu amanah rakyat, bukan tameng!
Jabatan Bupati itu untuk melayani rakyat, bukan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu!
Jabatan Bupati itu bukan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, apalagi karena kedekatan dan hubungan keluarga!

WK BARA JP LAMPUNG TIMUR MENUNTUT, BUKAN SEKEDAR MEMINTA:

1. Semua kegiatan usaha diperiksa tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, tanpa tebang pilih!
2. OPD terkait buka hasil pemeriksaan perizinan secara transparan ke publik!
3. Legalitas dan kepemilikan usaha pertambangan diperiksa secara objektif, bukan ditutup-tutupi!
4. Dugaan konflik kepentingan ditelusuri oleh instansi berwenang, jangan dilempar-lempar!
5. Aparat pengawasan dan penegak hukum bekerja independen, jangan takut jabatan, jangan takut kedekatan!

INGAT! HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS ADALAH PENGKHIANATAN TERHADAP KEADILAN!

UMKM kecil itu juga warga negara, juga rakyat Lampung Timur, juga berhak diperlakukan adil!
Pengusaha besar dan kecil, wajib tunduk pada aturan yang sama!
Tidak ada yang kebal hukum karena dekat dengan kekuasaan!

Jangan hanya cepat saat berhadapan dengan usaha kecil, tapi lambat, diam, dan pura-pura tidak tahu saat persoalan menyentuh lingkaran kekuasaan!

WK BARA JP LAMPUNG TIMUR
Mengawal pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sebab keadilan tidak boleh mengenal kedekatan, jabatan, ataupun hubungan keluarga.

Redaksi menegaskan, opini ini adalah bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol publik. Semua pihak yang disebut namanya masih memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, dan Hak Jawab 2×24 jam sesuai UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pimpinan Redaksi FIRDAUS
http://LANTAINEWSTV.COM Akurat Dan Terpercaya

OPINI WK BARA JP LAMPUNG TIMUR

JANGAN ADA STANDAR GANDA!
UMKM KECIL DIGASAK CEPAT, DUGAAN USAHA LINGKARAN KEKUASAAN KOK DIAM SERIBU BAHASA?!

Lampung Timur

Pabrik es kristal di Banjar Rejo, Batanghari, diduga belum lengkap izin tapi sudah jalan 1 tahun lebih, langsung diperintah Bupati Ela untuk dicek OPD. Cepat!

Tapi kenapa saat yang disorot dugaan usaha pertambangan PT Sarana Global Quarry yang dikaitkan dengan kepentingan keluarga / lingkaran kekuasaan, tidak ada penjelasan terbuka yang sama cepatnya?

Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas!

Publik berhak tahu: legalitasnya, perizinannya, pemilik manfaatnya siapa, ada pengawasan atau tidak, ada konflik kepentingan atau tidak.

BUPATI ELA HARUS MENJAWAB!
Jabatan Bupati itu amanah rakyat, bukan tameng untuk lindungi kepentingan kelompok tertentu!

WK BARA JP Lampung Timur MENUNTUT:
1. Semua usaha diperiksa tanpa pandang bulu
2. Hasil pemeriksaan dibuka transparan
3. Legalitas tambang diperiksa objektif
4. Dugaan konflik kepentingan ditelusuri
5. Pengawas dan penegak hukum independen

UMKM kecil juga warga negara, berhak adil!
Tidak ada yang kebal hukum karena dekat kekuasaan!

Pimpinan Redaksi FIRDAUS LANTAINEWSTV.COM

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *