
LAMPUNG TENGAH, lantainewstv.com—Hari ini, Selasa (17/11/2026), Lampung Tengah diguncang, Kak.
13 penyidik gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah turun serentak. Bukan main-main, Kak. 13 penyidik lawan 83 kepala sekolah.
83 kepala sekolah penerima dana Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 diperiksa maraton. Dipanggil satu persatu. Masuk satu persatu. Ditanya satu persatu.
Dan hasilnya bikin merinding, Kak. Hampir semua ngaku.
Mereka ngaku ada permintaan uang. Mereka ngaku ada setoran wajib. Mereka ngaku ditekan.
Kalimatnya sama, Kak, dari mulut ke mulut usai diperiksa:
“Tadi waktu kami ditanya hampir semua mengakui adanya permintaan uang. Lebih baik mengaku bang, daripada kami yang jadi tersangka, untuk apa menutupi perbuatan yang salah.”
Narasumber enggan disebutkan namanya. Identitas narasumber kami rahasiakan penuh demi keamanan narasumber.
Kenapa mereka lebih baik mengaku? Karena mereka tahu, kalau mereka nutupin, mereka yang jadi tersangka. Kalau mereka jujur, mereka selamat jadi saksi.
Kepala sekolah sudah tidak mau lagi jadi tameng. Kepala sekolah sudah tidak mau lagi jadi korban. Kepala sekolah sudah buka suara di depan penyidik.
Yang diduga minta setoran itu siapa? Oknum PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
Yang diduga dipotong itu berapa? 15 persen. 15 persen dari setiap dana revitalisasi sekolah.

15 persen,Itu bukan uang kecil. Itu uang anak-anak. Itu uang untuk ruang kelas, untuk ruang administrasi, untuk kamar mandi. Dipotong untuk setoran.
Ini yang sedang dibongkar Kejaksaan sekarang. Ini yang bikin Kejaksaan sampai kerahkan 13 penyidik sekaligus.
Kasi Intel Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., mewakili Kajari Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., tidak mengelak lagi.
“Betul bahwasanya hari ini, kami dari tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah sehubungan dengan dana revitalisasi di Dinas Pendidikan tahun 2026,” ujar Okky.
Okky juga beberkan, sebelum pemeriksaan massal ini, tim sudah geledah di sejumlah titik terkait. Sudah ada tindakan hukum. Sudah ada bukti yang dikumpulkan. Baru setelah itu 83 kepsek dihantam.
Perkara ini sudah resmi naik penyidikan. Sudah bukan penyelidikan lagi. Sudah penyidikan.
Dasarnya: Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Kalau sudah penyidikan, artinya sudah ada dugaan tindak pidana. Tinggal tunggu siapa yang ditetapkan tersangka.
Dan sekarang, semua mata tertuju ke Dinas Pendidikan. Kapan oknum Dinas Pendidikan itu dipanggil?
Okky menjawab tegas, penanganan utama ada di Pidsus Kejati Lampung.
“Untuk progres penanganan, tentunya kami akan selalu berkoordinasi dengan Pidsus Kejati sehubungan dengan timeline untuk pemanggilan para pihak, khususnya dari Dinas Pendidikan,” pungkas Okky.
Artinya, giliran Dinas Pendidikan sudah di depan mata. Tinggal tunggu timeline dari Pidsus Kejati. Tinggal hitung hari.
Tim LANTAINEWSTV tegaskan: Jangan berhenti di 83 kepsek. Kepsek itu saksi, kepsek itu korban tekanan. Yang harus jadi tersangka adalah yang minta, yang terima, yang perintahkan setoran 15 persen itu.
Jangan sampai 83 kepsek dikorbankan, sementara oknum yang nikmati setoran malah lolos.
Kami membuka ruang hak jawab 2×24 jam untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah dan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Perlu ditegaskan, berita ini masih dalam tahap dugaan. Kebenaran materiil sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.
(Tim)